Perlu Integrasi Perencanaan Kawasan Pesisir DKI Jakarta

gambar Rencana Tanggul Pantai dan Sungai terintegrasi dengan Sistem Polder

Jakarta – Terdapat beberapa rencana di kawasan pesisir DKI Jakarta, baik oleh pemerintah maupun badan usaha atau swasta. Seperti contoh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki rencana Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau NCICD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Rencana Kawasan Pantura Jakarta, dan pengembang-pengembang di pesisir Jakarta yang memiliki perencanaannya masing-masing. “Seluruh perencanaan di kawasan pesisir DKI Jakarta perlu diintegrasikan”, ujar Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Marco Kusumawijaya, yang menjadi moderator di dalam acara bertajuk Workshop Wajah Baru Pesisir Jakarta di Balaikota (29/07).

Hal tersebut bukan pekerjaan mudah mengingat banyak pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan yang terlibat di sepanjang pesisir DKI Jakarta. Hal ini terlihat melalui peserta-peserta Workshop yang meliputi Kementerian/Lembaga, TNI, Badan Usaha seperti PT. Pelindo, PT. Jaya Ancol, PT. Jakarta Properti, PT. PLN, dll., LSM, Perwakilan Masyarakat, dan Akademisi. Namun, integrasi perencanaan perlu segera dilaksanakan. Menurut Rencana Perlindungan Banjir Terpadu 2019 yang disusun oleh PMU NCICD Kementerian PUPR, kawasan pesisir DKI Jakarta memiliki perlindungan banjir dari laut di bawah standar. Sehingga banjir dari laut atau rob sering menghampiri kawasan ini. Hal ini diperparah dengan penurunan muka tanah yang masih terus terjadi serta faktor perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem.

gambar Rencana Kawasan Sekitar Tanggul Sunda Kelapa-Ancol

Di dalam pertemuan lebih lanjut antara Tim Project Management Unit (PMU) NCICD Kementerian PUPR dengan TGUPP DKI Jakarta di Balaikota (02/08) yang juga dihadiri oleh tim PT. Jakarta Konsultindo, telah dilakukan pembahasan lebih rinci terkait perencanaan untuk mewujudkan wajah baru pesisir DKI Jakarta. Di dalam pembahasan tersebut dilakukan evaluasi terhadap pembangunan tanggul pantai dan sungai yang sudah dilaksanakan saat ini, termasuk kemungkinan untuk menerapkan desain-desain tanggul yang adaptif sesuai dengan peruntukan lahan dan kebutuhan para pemangku kebijakan dan kepentingan di Pesisir DKI Jakarta. Untuk itu PMU NCICD Kementerian PUPR sudah menyiapkan 6 (enam) konsep desain tanggul adaptif seperti base dike, reduced dike, green dike, inland dike, beach concept, dan seawall/river embankment yang mempunyai fungsi dan kekhususan sesuai dengan kondisi dan peruntukan lapangan.

PMU NCICD Kementerian PUPR menyampaikan bahwa pada dasarnya sulit untuk mengubah wajah pesisir Jakarta, jika persoalan-persoalan laten seperti banjir, permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, serta kurangnya sarana dan prasarana air bersih tidak diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan mindset baru dalam memandang kawasan pesisir DKI Jakarta, tidak hanya sekedar suatu masalah, sebagaimana penilaian selama ini, tetapi memandangnya sebagai suatu potensi baru yang dapat dikembangkan sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi baru di masa mendatang. Untuk itu diperlukan komitmen, konsep, dan rencana aksi bersama di antara para pemangku kebijakan dan kepentingan untuk mewujudkan tujuan bersama suatu kawasan pesisir Jakarta dengan wajah baru.

Info terkait: “Perbedaan istilah Tanggul Laut, Tanggul Pantai, dan Tanggul Sungai

Sebagai tahap awal dari impelementasi NCICD, disepakati untuk membangun tanggul pantai dan sungai terintegrasi dengan sistem polder yang terkoneksi satu dengan lainnya pada lokasi-lokasi kritis sepanjang  20,1 km. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan tanggul tersebut baru selesai + 10 km yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PUPR. Keterlibatan pihak swasta yang juga diserahi tanggung jawab untuk membangun tanggul di area mereka, nampaknya belum memperlihatkan kinerja yang memadai.

Sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar pesisir Jakarta masih sering mengalami banjir dan rob. Jika keseluruhan tanggul pantai dan sungai ini nantinya sudah berfungsi efektif untuk mengamankan pesisir utara dari banjir dan rob, maka pembangunan tanggul laut atau tanggul lepas pantai mungkin saja bisa ditunda dalam kurun waktu tertentu apalagi jika laju penurunan muka tanah DKI Jakarta dapat dikendalikan dengan baik.

Untuk itu, Pemerintah perlu mempercepat pembangunan tanggul pantai dan sungai tersebut demi meningkatkan standar keamanan pesisir DKI Jakarta dari ancaman banjir dan rob, sebagaimana Kota-Kota besar di belahan bumi lain. Sebagai tindak lanjut dari upaya percepatan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PUPR siap untuk membentuk tim kerja bersama yang akan mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan para pemangku kebijakan dan kepentingan di Pesisir DKI Jakarta. Diharapkan tim ini tidak hanya mampu mempercepat pembangunan, tetapi juga meningkatkan keterpaduan antara aspek perlindungan banjir dengan pengelolaan kawasan pesisir. Selain itu, keterlibatan aktif aktor-aktor lain seperti swasta, masyarakat, dan akademisi perlu dilakukan sejak tahap perencanaan.

 

Penulis: Tim Pendamping PMU-NCICD