Sejarah Banjir di Jakarta

Jakarta sebagai Kota Metropolitan dihadapkan dengan risiko banjir secara ekstrim yang disebabkan oleh meningkatnya penurunan tanah secara pesat, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Jakarta adalah jantung politik dan ekonomi Indonesia dan merupakan kota metropolitan terbesar ke-4 di dunia termasuk wilayah Jabodetabekpunjur dan sekitarnya. Populasi penduduk Jakarta diperkirakan akan bertambah dari 10 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 14 juta jiwa pada tahun 2040. Ibukota Nasional merupakan bagian yang sangat penting bagi Indonesia untuk kepentingan stabilitas ekonomi di kawasan ini. Program Pengembangan Pesisir Terpadu Ibukota Negara (PTPIN) / National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) bertujuan untuk mengembangkan strategi dan rencana jangka panjang serta jangka pendek terhadap perlindungan banjir untuk memenuhi standar keselamatan serta memberikan perlindungan terhadap banjir bagi warga Jakarta. Fokus area dari NCICD antara lain daerah pesisir DKI Jakarta, Tangerang dan Bekasi.

Banjir merupakan peristiwa yang akrab bagi kota-kota di Pantai Utara Jawa termasuk kota Jakarta. Jakarta yang dibangun oleh Jan Pieters Z. Coen di awal abad ke 17 dengan konsep kota air (waterfront city) merupakan kota yang akrab dengan permasalahan banjir sejak awal pendiriannya Penduduk Ibukota Jakarta akan terkena dampak resiko dari banjir ekstrim, khususnya di wilayah Pesisir Ibukota Jakarta. Pada waktu didirikan di tahun 1619, lebih tepatnya pada lokasi kota pelabuhan Sunda Kelapa, Batavia dirancang dengan kanal-kanal seperti kota Amsterdam dan kota-kota lain di Belanda. Secara historis semenanjung dan Teluk Jakarta memang rawan banjir akibat peningkatan debit air sungai-sungai Cisadane, Angke, Ciliwung dan Bekasi pada musim hujan. Tetapi saat itu desain ini gagal diterapkan karena tingginya sedimentasi dan rendahnya pemeliharaan saluran dan kanal.

Berbagai faktor penyebab memburuknya kondisi banjir Jakarta saat itu ialah pertumbuhan permukiman yang tak terkendali disepanjang bantaran sungai, sedimentasi berat serta tidak berfungsinya kanal-kanal dan sistem drainase yang memadai. Hal ini mengakibatkan Jakarta terutama di bantaran sungai menjadi sangat rentan terhadap banjir. Berdasarkan dokumentasi, Kota Jakarta dilanda banjir besar pada tahun 1621, 1654, dan 1918. Selanjutnya banjir besar juga terjadi pada tahun 1976, 1996, 1997, 2002, dan 2007 (lihat tabel).

Tabel sejarah kejadian banjir di Jakarta (JCDS, 2011)

Tahun Keterangan
1621, 1654, 1876 Terjadi banjir besar di Batavia / Jakarta
1918 Pemerintah Belanda membangun Bendungan Hilir, Jago dan Udik
1922 Pemerintah Kolonial membangun Banjir Kanal Barat dari pintu air Manggarai sampai Muara Angke
9 Januari 1932 Banjir menghanyutkan sejumlah rumah di kawasan Jl. Sabang dan Thamrin
1 Februari 1976 Hujan deras selama 3 hari berturut-turut, lebih 200.000 jiwa diungsikan, Jakarta Pusat terkena dampak paling parah
8 Januari 1984 Sebanyak 291 Rukun Tetangga (RT), kawasan Jaktim, Jakbar, Jakpus di aliran  S.Grogol dan S. Sekretaris terendam, korban 8.596 KK atau 39.729 jiwa terkena dampak banjir.
13 Februari 1989 Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan meluap karena tidak mampu menampung kiriman air dari hulu. Akibatnya sebagian wilayah timur kebajiran. Sebanyak 4.400 KK harus mengungsi.
13 Januari 1997 Hujan deras selama 2 hari menyebabkan 4 kelurahan di Jakarta Timur alibat luapan  Sungai Cipinang, 754 rumah, 2640 jiwa terendam air sekitar 80 cm.
26 Januari 1999 Banjir terjadi di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, ribuan rumah terendam, 6 korban tewas, 30.000 jiwa mengungsi.
2007 Ibukota dalam kondisi darurat, banjir menggenangi sekitar 60% wilayah Jakarta, 150.000 jiwa mengungsi, 1379 gardu induk terganggu, 420.000 pelanggan listrik terganggu.

Saat ini Secara total, lebih dari 2,5 juta orang yang tinggal dan bekerja di daerah pesisir terkena risiko banjir dari laut dan sungai. Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa peluang banjir maksimum dari laut hanya sekali dalam 1.000 tahun, dari sungai sekali dalam 100 tahun, dan dari laut dan sungai terjadi secara teratur. Di beberapa tempat, tingkat keamanan saat ini dihitung hanya sekali dalam 1 hingga 10 tahun yang menghasilkan limpasan air yang melampaui tanggul laut dan sungai pada saat tingginya debit dan gelombang air laut. Pada tahun 2018, besar nilai perkiraan kerusakan tahunan di daerah pesisir adalah Rp 2,25 Triliun, nilai ini akan meningkat menjadi Rp 15 Triliun per tahun pada 10 tahun ke depan[1].

Risiko banjir tersebut terbukti dengan adanya peristiwa banjir besar yang melanda Jakarta dalam beberapa dekade terakhir: 1996, 2002, 2007, 2013, 2014 dan 2017. Banjir menyebabkan hilangnya material dan kehidupan, kerusakan infrastruktur penting, dan gangguan kegiatan ekonomi & lalu lintas. Berdasarkan data dari CNN Indonesia (2014) tercatat kerugian material pada banjir 2007 mencapai Rp. 8,8 Triliun, kemudian pada banjir 2013 kerugian mencapai Rp. 20 Triliun, dan pada 2014 kerugian mencapai Rp. 5 Triliun. Banjir 2007 adalah banjir yang berbeda, karena pada saat itu air laut sedang pasang tertingginya, atau disebut King Tides yang hadir setiap 18,6 tahun, dan pada saat yang bersamaan terjadi hujan deras. Namun, debit air sungai yang tinggi tidak dapat mengalir ke laut secara gravitasi karena kondisi muara yang sudah berada di bawah permukaan air laut, sedangkan air laut sedang pada pasang tertingginya.

Gambar. Kejadian rob di Pluit pada 2007 (kiri) dan pada 2017 (kanan)

Kemudian, pada tanggal 5 Desember 2017 air laut mengalir masuk pada saat pasang surut purnama dan menyebabkan rob di Pluit. Jika dibandingkan pada 2007, di Pluit sudah terdapat tanggul dengan ketinggian kurang lebih 0,5 m, sedangkan pada 2017 tanggul sudah ditinggikan menjadi 2,5 m (lihat gambar), sedangkan ketinggian muka air laut jika diukur dari peil pluit adalah +2,33 m (2007) dan +2,55 m (2017). Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tanah terjadi di kawasan ini, dan akan mengakibatkan peningkatan kerugian seiring dengan semakin turunnya permukaan tanah di Jakarta.

Gambar elevasi Kawasan pesisir utara Jakarta (JCDS, 2011)

 Di luar upaya pengendalian penurunan muka tanah melalui penghentian penyedotan air tanah, setelah dilakukan penyediaan air bersih perpipaan terlebih dahulu, perlu dilakukan percepatan pengurangan resiko banjir melalui pembangunan tanggul pantai, sungai, dan sistem polder, karena sebagian besar pesisir utara Jakarta sudah berada di bawah permukaan air laut (lihat gambar). Tanggul pantai, sungai, dan sistem polder ini bertujuan untuk melindungi Jakarta dari dua jenis risiko banjir. Jenis pertama risiko banjir berasal dari laut ketika tanggul laut dan tanggul sungai yang mulai tenggelam (karena penurunan muka tanah) tidak lagi tinggi atau cukup kuat untuk melindungi tingginya muka air yang disebabkan oleh gelombang ekstrim dan angin kencang selama musim hujan. Jenis banjir kedua disebabkan oleh curah hujan dihulu dan perkotaan, yang mengakibatkan debit sungai puncak dan limpasan tanggul sungai dan banjir polder perkotaan. Kombinasi antara debit tinggi dan debit sungai yang tinggi meningkatkan risiko banjir. Setiap tahun, risiko kerusakan dan resiko banjir terus meningkat karena penurunan dari muka tanah.

 

[1] Catatan teknis penilaian kerusakan banjir (NCICD, 2017)