SEJARAH

Dengan dukungan dari Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia dan DKI Jakarta telah bekerja bersama selama bertahun-tahun untuk mengurangi dan mencegah banjir di ibukota Negara Indonesia. Tetapi, kecepatan dan besarnya penurunan tanah yang sedemikian rupa sehingga membutuhkan strategi penanganan komprehensif baru semakin jelas setelah banjir 2007. Antara tahun 2009 dan 2012, Cetak biru untuk strategi ini dikembangkan didalam proyek Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS). Pendekatan utama dari proyek ini adalah membangun 3 baris lini pertahanan laut dalam waktu 20 hingga 30 tahun ke depan.

Pada tahun 2013, Proyek JCDS kemudian diikuti oleh Program Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN), mengambil solusi lepas pantai sebagai titik mula. Nama program PTPIN mencerminkan dua pembangunan. Pertama, pengertian bahwa proyek ini adalah kepentingan nasional yang berarti bahwa proyek ini bukan hanya milik Jakarta tetapi juga wilayah disekitarnya sehingga tindakan penanganan di wilayah hulu dan daerah sekitar juga diikutsertakan dalam strategi. Kedua, wawasan bahwa proyek sebesar ini akan memiliki dampak yang cukup positif dan juga negatif terhadap wilayah pesisir, yang menciptakan kebutuhan untuk pengembangan terpadu daripada hanya pendekatan secara sipil teknis.

Rencana Induk akan dikembangkan sampai tahun 2014, bersama dengan penerapan bentuk organisasi dan strategi investasi.