BERITA

Menko Maritim: Permasalahan Reklamasi Selesai, Moratorium Dicabut

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan. Pasalnya, semua masalah telah diselesaikan dan pengembang telah memperbaiki persyaratan administrasi yang dikenakan sanksi.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

“Menteri LHK telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Atas dasar itulah saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada hari Kamis,” ujar Luhut.

Dengan surat tersebut maka surat keputusan Menko Maritim pada tahun 2016 yang menghentikan sementara pembangunan reklamasi dicabut.

Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” demikian kutipan surat tersebut.

“Khusus untuk Pulau G, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut. Permintaan PLN kepada pengembang untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang telah diselesaikan dengan membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang disalurkan ke PLTU. Selain itu juga akan dilakukan perpanjangan kanal,” terang Luhut.

Dia menambahkan biaya pembangunan terowongan akan dibebankan kepada pengembang Pulau G. Kajian telah dilakukan untuk memastikan agar proyek reklamasi tak mengganggu aktivitas PLTU Muara Karang dan pipa Pertamina PHE.

“Kajian teknis ini dilakukan bersama seluruh pihak yang terlibat seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari ITB, Belanda, Jepang, Korea Selatan dan seluruh kementerian terkait,” jelas Luhut.

Dengan demikian Luhut meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penulis : Achmad Dwi Afriyadi

 

Reklamasi Teluk Jakarta Berlanjut

Banner Infografis

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mencabut moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati.

Dia menyebut, berdasarkan Surat Menko Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017, pencabutan moratorium berlaku untuk 17 pulau reklamasi. Pembangunan di pulau buatan tersebut dapat dilanjutkan dengan persetujuan DPRD DKI.

Pencabutan moratorium reklmasi ini dikarenakan pengembang telah memenuhi sejumlah syarat yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga sanksi administratif bisa dicabut.

Selengkapnya dapat dilihat dalam Infografis di bawah ini:

penulis : Edmiraldo Siregar

Telah Diterbitkan di Liputan 6.com, Klik disini

Proyek Tanggul Laut NCICD Diperlukan untuk Lindungi Jakarta

Ilustrasi tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tipe A di pantai utara Jakarta. Tanggul ini untuk menanggulangi banjir rob.

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menyatakan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development ( NCICD) dibutuhkan untuk melindungi Jakarta.

“Bagaimana kita melindungi Jakarta dengan aset yang sudah diinvestasikan. Kemudian, bencana ekologis termasuk kekurangan air bersih di Jakarta, dam perlu meningkatkan produktivitas lahan yang ada,” kata Ridwan, saat afternoon tea bersama wartawan, di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Dia menjelaskan, perintah dalam rapat terbatas adalah mengintegrasikan NCICD dengan reklamasi Teluk Jakarta.

(Baca: NCICD dan Reklamasi Teluk Jakarta Berbeda, Ini Penjelasan Bappenas)

NCICD merupakan proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Butuh dana besar untuk membangun tanggul laut.

Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar untuk pendanaan pembangunan tanggul laut. Sebab, pendanaan akan sangat berat jika hanya ditanggung APBN.

“Hitungan dilakukan secara terbuka oleh kalangan profesional. Kementerian PUPR yang tangani dan ada konsultan dari Belanda dan Korea. Semuanya mengerucut bahwa NCICD diperlukan untuk melindungi Jakarta sebagai ibu kota,” kata Ridwan.

Dia mengatakan, jika APBN menanggung pendanaan pembangunan NCICD, maka hal ini akan menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat di luar Jawa.

(Baca: Pembangunan Tanggul Laut Diprediksi Telan Biaya Rp 80 Triliun)

Pasalnya, pembangunan NCICD ini merupakan gagasan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia untuk mencegah ancaman banjir dari laut ke daratan Jakarta.

Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor   : Aprillia Ika
Telah di terbitkan di kompas.com klik disini

NCICD dan Reklamasi Teluk Jakarta Berbeda, Ini Penjelasan Bappenas

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan perbedaan proyekreklamasi 17 pulau dengan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Pasalnya, banyak pihak menganggap proyek NCICD ini merupakan reklamasi Teluk Jakarta.

“Nah yang perlu diklarifikasi dulu adalah sering tercampurnya (pemahaman) pulau reklamasi dengan NCICD. Yang perlu saya tegaskan bahwa ini dua hal yang berbeda,” kata Bambang kepada Kompas.com, Rabu (10/5/2017).

Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta digagas sejak tahun 1990-an. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 pada 13 Juli 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Aturan inilah, kata dia, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reklamasi hingga kini.

“Itu pulau yang sekarang ditandai dengan Pulau A, B, C, sampai ujungnya,” kata Bambang.

NCICD adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta.

Pembangunan NCICD ini merupakan gagasan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia untuk mencegah ancaman banjir dari laut ke daratan Jakarta.

Pemerintah Belanda mengajukan gagasan pembangunan NCICD ini sekitar tahun 2014. Pembangunan tanggul laut itu dapat dilakukan dengan dua opsi. Yakni pembangunan tembok dan pembangunan tanggul yang menyerupai pulau reklamasi.

Pemerintah Belanda mengusulkan pembangunan tanggul yang menyerupai pulau reklamasi.

“Jadi intinya bagaimana menjaga agar pantai utara Jakarta tidak mudah terkena banjir dan masa depannya Jakarta tidak tenggelam,” kata Bambang.

Jika pembangunan tanggul laut hanya berbentuk tembok, pemerintah tidak memerlukan peran swasta dalam hal pendanaannya. Sedangkan jika pembangunannya dengan modifikasi berbentuk seperti pulau reklamasi, maka perlu bantuan pendanaan dari pihak swasta.

“Membangun tanggul laut sangat mahal. Maka dipikirkan upaya bagaimana agar pembiayaan tidak 100 persen ditanggung pemerintah, tapi juga melibatkan pihak swasta,” kata Bambang.

Proyek NCICD dibangun dalam tiga tahapan. Tahap pertama atau tahap A berupa penguatan sistem tanggul laut dan sungai yang telah ada dan ditargetkan selesai pada 2017.

Sementara itu tahap B akan dimulai pada periode 2018-2025 berupa konstruksi tanggul laut lepas di pantai bagian barat Teluk Jakarta. Sedangkan tahap C akan ditandai dengan pembangunan tanggul laut lepas pantai di Timur Teluk Jakarta.

Di dalam tahap B dan C juga akan terdapat reklamasi dan pembangunan 17 pulau.

“Intinya, Presiden menugaskan Bappenas untuk membuat kajian, yang intinya mengupdate usulan asli NCICD yang disiapkan oleh Belanda,” kata Bambang.

Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
Telah di muat di Kompas.com Klik di sini