BERITA

Tanggul Pengaman Pantai Jakarta Tahap 2 Ditargetkan Selesai 2018

tanggul-muara-baru-ncicd-fase-d         Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) akan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni penyelesaian program jangka pendek dan jangka panjang. Untuk program jangka pendek, Kementerian PUPR saat ini fokus untuk menyelesaikan pembangunan tanggul pesisir pantai melalui perkuatan dan peninggian tanggul pantai dan tanggul muara sungai sepanjang 20 kilometer (km).

“Pengamanan pantai untuk mencegah banjir rob tersebut totalnya mencapai 120 km, karena terdiri dari tanggul pantai dan tanggul muara. Yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sepanjang 20 km, dimana saat ini tengah dikerjakan sepanjang 4,5 km.
Progresnya bagus dan ditargetkan selesai 2018,” ujar Menteri Basuki di Jakarta, Jumat (10/3). Menteri Basuki mengungkapkan ada tiga titik kritis yang menjadi prioritas pengamanan pantai di Jakarta, karena permukaan tanah yang menurun cukup drastis, 11-12 cm/tahun sehingga meningkatkan risiko banjir. Tiga titik tersebut yakni Muara Kamal, Pluit dan Kalibaru. Proyek pengamanan pantai tahap 2 tersebut terdiri dari dua paket pekerjaan , yaitu Paket 1 yang berlokasi di Kelurahan Muara Baru (Pluit), Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan panjang tanggul 2.300 meter.

Kontraktor yang terpilih menangani PT. Waskita Karya – PT. Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak Rp379 miliar. Saat ini progres Paket 1 tersebut telah mencapai 30,05 persen dengan tanggul yang sudah terbangun mencapai 603 meter. Sementara Paket 2 berlokasi di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan panjang tanggul 2.200 meter. Kontraktor yang terpilih menangani adalah PT. Wijaya Karya – PT. SAC Nusantara KSO dengan nilai kontrak senilai Rp405 miliar. Saat ini progres Paket 2 telah mencapai 28,36 persen dengan tanggul yang sudah terbangun mencapai 681 meter.

Sedangkan untuk pembangungan tanggul pengaman pantai tahap 1 di Pluit sepanjang 75 meter telah selesai pada tahun 2014. Sementara untuk penanganan program jangka panjang dengan pembangunan tanggul laut, saat ini tengah dilakukan studi kelayakan, bekerjasama dengan Pemerintah Korea dan Belanda. Kerjasama trilateral proyek NCICD dengan Pemerintah Korea melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan Pemerintah Belanda melalui Ministry of Infrastructure and Environment (MIE) telah dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2016 ditandai dengan penandatanganan page 1 / 2 nota kesepahaman (MoU).

Rencana program kegiatan NCICD ini diawali dengan pemantapan Master Plan NCICD yang telah direview oleh Bappenas pada tahun 2016. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengarahkan kegiatan NCICD menjadi program yang lebih terintegrasi, karena menurutnya NCICD bukan hanya projek penanggulangan banjir, tetapi projek untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup Jakarta secara keseluruhan (environmental remediation).

“Pihak Korea kini sedang mengkaji secara seksama studi kelayakan pembangunan tanggul laut (giant sea wall) yang memiliki pekerjaan serupa di negaranya. Sementara pihak Belanda melakukan pengkajian dari aspek kelembagaan, pembiayaan, dan keterlibatan swasta. Proses ini diharapkan dapat selesai selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun,” ungkap Menteri Basuki. Untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan proyek NCICD, Menteri PUPR telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor. 645.KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara.

Unit tersebut telah disahkan pada bulan Februari 2017, yang terdiri dari unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR (Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, BPIW, dan Balitbang). Untuk tugas-tugas harian, dilaksanakan oleh tiga Project Management Unit (PMU) yang terdiri dari (PMU I) Bidang Program dan Perencanaan, (PMU II) Bidang Pembangunan Tanggul, Pengendalian Banjir, dan Air Baku, (PMU III) Bidang Pembangunan Sanitasi dan Air Minum. PMU tersebut didukung oleh Sekertariat PMU yang berfungsi untuk memonitor kegiatan bidang-bidang dan melaporkannya kepada Menteri PUPR. (jay) Biro Komunikasi Publik

Kementerian PUPR Bentuk Unit Khusus NCICD

Rabu , 22 Feb 2017

Jakarta – Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) merupakan program khusus pemerintah untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berinisiasi membentuk unit khusus untuk menangani permasalahan tersebut.

Tujuan dari pembentukan Unit Khusus NCICD adalah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan proyek. Hal tersebut sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pembentukan tim khusus untuk menangai pekerjaan ini.

Unit khusus tersebut telah disahkan pada bulan Februari 2017, yang terdiri dari gabungan divisi internal Kementerian PUPR (Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, BPIW, dan Balitbang) yang terdiri dari tiga Project Management Unit (PMU) dan satu Sekertariat PMU.

Tiga PMU tersebut terdiri dari; (PMU I) Bidang Program dan Perencanaan, (PMU II) Bidang Pembangunan Tanggul, Pengendalian Banjir, dan Air Baku, (PMU III) Bidang Pembangunan Sanitasi dan Air Minum. Sekertariat PMU berfungsi untuk memonitor kegiatan setiap Bidang PMU untuk dilaporkan ke Ketua PMU.

Dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan, Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Hari Suprayogi  menginisiasi pertemuan antar Bidang PMU untuk keselarasan pekerjaan yang dituangkan di dalam pertemuan rutin antar Bidang PMU.

Pada pelaksanaanya program ini melibatkan bantuan tiga negara lainya, yaitu Korea (KOICA), Belanda (Ministry of  Infrastrututre adn Environment, MIE), dan Jepang (diwakili oleh JICA). Keterlibatan setiap negara tersebut memiliki fokus tugas yang berbeda-beda, KOICA membantu  di dalam pematangan feasibility study, MIE fokus untuk membantu masalah non-teknis, JICA pematangan kajian penurunan tanah Jakarta.

Rencana program kegiatan NCICD ini diawali dengan pematangan Master Plan NCICD yang telah direview oleh Bappenas selama enam bulan pada tahun 2016. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengarahkan kegiatan NCICD menjadi program yang lebih terintegrasi, karena menurutnya NCICD bukan hanya projek penanggulangan banjir, tetapi projek untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup Jakarta secara keseluruhan.

Di dalam penyusunan update master plan NCICD secara detail ini menurut Kapuslitbang SDA, William Putuhena, perlu melibatkan local expert, khususya ahli yang kontradiksi dengan program NCICD, agar memiliki visi dan memberi masukan solusi terkait permasalahan Jakarta. Dengan keterlibatan local expert dari awal, baik universitas atau instansi lainya, diharapkan persepsi terkait program NCICD ini sejalan dengan program pemerintah dan didukung oleh setiap elemen masyarakat. Dengan demikian, Kapuslitbang SDA berharap kritisi tersebut dapat menjadi solusi nyata yang dapat diimplementasikan di dalam program NCICD. (Sekretariat PMU)

Kerjasama Trilateral antara Indonesia, Belanda dan Korea pada Program NCICD

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerjasama trilateral dengan Pemerintah Korea melalui KOICA dan Pemerintah Belanda melalui MIE untuk program NCICD (National Capital Integrated Coastal Development). NCICD adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso dalam pidatonya pada Kick Off Meeting NCICD yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna SDA pada Selasa, 31 Januari 2017 menyampaikan terima kasih terhadap Pemerintah Belanda dan Korea atas kerjasamanya untuk pembangunan tanggul di sisi utara Jakarta tersebut. Turut hadir dalam Kick Off Meeting tersebut yaitu perwakilan Pemerintah Belanda, Pemerintah Korea, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta.

 

Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia, merupakan magnet besar dan terus menerus dianggap sebagai tanah yang menjanjikan dan kota harapan bagi orang-orang dari seluruh Indonesia untuk mengejar kesempatan dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, Jakarta juga memiliki banyak masalah, diantaranya adalah banjir dari sisi laut dan sungai. Selain itu, masalah penurunan tanah di Jakarta juga terjadi pada pesisir pantai dan sungai. Saat ini, beberapa bagian di Jakarta Utara telah turun sebanyak 7,5 cm/tahun sementara permukaan air laut naik sebanyak 6 mm/tahun. Apabila tidak dilakukan upaya penanganan maka pada tahun 2030, 80% dari Jakarta Utara akan berada 5 m di bawah permukaan laut. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan terhadap pesisir pantai.

 

NCICD mencakup pembangunan sebuah tanggul laut raksasa di bagian utara dari Teluk Jakarta sebagai cara untuk melindungi ibukota dari banjir yang berasal dari laut. Di dalam dinding ini akan dibuat laguna-laguna besar untuk menampung aliran dari 13 sungai di Jakarta (tempat-tempat penampungan air yang menjadi pompa raksasa). Tanggul laut raksasa ini akan akan dibangun dengan bentuk Garuda (burung mitologis besar yang merupakan simbol nasional Indonesia) dan karena itu akan menjadi sebuah struktur yang ikonik. Sementara itu, tanggul-tanggul yang sudah ada akan diperkuat.

 

Rencana integrasi kerjasama trilateral antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Belanda, dan Pemerintah Korea sanagat berperan penting untuk kesuksesan program NCICD tersebut. Kementerian PUPR yang mewakili Pemerintah Indonesia berterima kasih kepada para staf ahli Belanda dan Korea yang telah berkontirbusi dalam program ini. Imam berharap melalui forum dalam Kick Off Meeting ini mampu memberikan kejelasan rencana kerja dari masing-masing pihak yang bekerjasama dalam program NCICD. (dro kompuSDA)

nelayan-muara-angke_photo-by-hendra_doc-bappenas

Kondidi Teluk Jakarta sudah dinyakatakan dalam kondisi yang tercemar, namun lebih dari 22 ribu nelayan tradisional madih menggantungkan kehidupannya di sini. Upaya perbaikan lingkungan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

File: Nelayan Muara Angke_photo by Hendra_doc Bappenas

pemukiman-nelayan-cilincing_photo-by-eko-susanto_doc-bappenas

Wilayah pesisir Jakarta memiliki kantong-kantong kawasan yang ditinggali oleh nelayan-nelayan tradisional, salah satunya di kawasan Cilincing. Minimnya sarana dan prasarana membuat kawasan ini kumuh dan membutuhkan banyak penataan.

File: Pemukiman Nelayan Cilincing_photo by Eko Susanto_doc Bappenas

I minim-air-bersih_photo-by-eko-susanto_doc-bappenas

Pelayanan air bersih belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, pengambilan air tanah dalam yang berlebih dikhawatirkan akan memperburuk kondisi penurunan muka tanah di Jakarta.

File: Minim Air Bersih_photo by Eko Susanto_doc Bappenas

banjir-300x166

Antisipasi Banjir, DKI Jaga Kondisi Air Waduk Tetap Rendah

Liputan6.com, Jakarta – Berbagai persiapan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir. Selain saluran, ketinggian air di setiap waduk sebagai penampung air harus tetap dalam keadaan rendah.

“Kita antisipasi selalu waduk itu dalam kondisi low water level,” kata Kepala Dinas Tata Air Tri Djoko, Senin (9/11/2015).
Beberapa waduk di Jakarta kini tengah menjadi fokus perhatian. Di antaranya Waduk Pluit dan Sunter Utara. Selain ketinggian air, kondisi pompa di waduk itu juga jadi perhatian.

“Sunter Utara itu ada 2 rumah pompa dengan total 5 pompa. 2 pompa di rumah pompa 1 sekarang sedang rusak. Sambil melakukan perbaikan, air terus kami pompa mumpung hujan belum turun secara merata,” ujar Tri.

“Untuk waduk Pluit, kita selalu jaga agar ketinggian air minus 2. Karena kalau sampai naik ke titik nol saja air yang masuk sudah 1,6 juta kubik. Nah ini terus kami pompa,” kata Tri.

Pemprov DKI Jakarta memiliki sedikitnya 446 pompa di 166 lokasi berbeda. Meski begitu, tidak semua pompa dalam keadaan baik. (Ron/Ado)