BERITA

Proyek Tanggul Laut NCICD Diperlukan untuk Lindungi Jakarta

Ilustrasi tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tipe A di pantai utara Jakarta. Tanggul ini untuk menanggulangi banjir rob.

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menyatakan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development ( NCICD) dibutuhkan untuk melindungi Jakarta.

“Bagaimana kita melindungi Jakarta dengan aset yang sudah diinvestasikan. Kemudian, bencana ekologis termasuk kekurangan air bersih di Jakarta, dam perlu meningkatkan produktivitas lahan yang ada,” kata Ridwan, saat afternoon tea bersama wartawan, di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Dia menjelaskan, perintah dalam rapat terbatas adalah mengintegrasikan NCICD dengan reklamasi Teluk Jakarta.

(Baca: NCICD dan Reklamasi Teluk Jakarta Berbeda, Ini Penjelasan Bappenas)

NCICD merupakan proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Butuh dana besar untuk membangun tanggul laut.

Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar untuk pendanaan pembangunan tanggul laut. Sebab, pendanaan akan sangat berat jika hanya ditanggung APBN.

“Hitungan dilakukan secara terbuka oleh kalangan profesional. Kementerian PUPR yang tangani dan ada konsultan dari Belanda dan Korea. Semuanya mengerucut bahwa NCICD diperlukan untuk melindungi Jakarta sebagai ibu kota,” kata Ridwan.

Dia mengatakan, jika APBN menanggung pendanaan pembangunan NCICD, maka hal ini akan menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat di luar Jawa.

(Baca: Pembangunan Tanggul Laut Diprediksi Telan Biaya Rp 80 Triliun)

Pasalnya, pembangunan NCICD ini merupakan gagasan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia untuk mencegah ancaman banjir dari laut ke daratan Jakarta.

Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor   : Aprillia Ika
Telah di terbitkan di kompas.com klik disini

NCICD dan Reklamasi Teluk Jakarta Berbeda, Ini Penjelasan Bappenas

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan perbedaan proyekreklamasi 17 pulau dengan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Pasalnya, banyak pihak menganggap proyek NCICD ini merupakan reklamasi Teluk Jakarta.

“Nah yang perlu diklarifikasi dulu adalah sering tercampurnya (pemahaman) pulau reklamasi dengan NCICD. Yang perlu saya tegaskan bahwa ini dua hal yang berbeda,” kata Bambang kepada Kompas.com, Rabu (10/5/2017).

Reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta digagas sejak tahun 1990-an. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 pada 13 Juli 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Aturan inilah, kata dia, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reklamasi hingga kini.

“Itu pulau yang sekarang ditandai dengan Pulau A, B, C, sampai ujungnya,” kata Bambang.

NCICD adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta.

Pembangunan NCICD ini merupakan gagasan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia untuk mencegah ancaman banjir dari laut ke daratan Jakarta.

Pemerintah Belanda mengajukan gagasan pembangunan NCICD ini sekitar tahun 2014. Pembangunan tanggul laut itu dapat dilakukan dengan dua opsi. Yakni pembangunan tembok dan pembangunan tanggul yang menyerupai pulau reklamasi.

Pemerintah Belanda mengusulkan pembangunan tanggul yang menyerupai pulau reklamasi.

“Jadi intinya bagaimana menjaga agar pantai utara Jakarta tidak mudah terkena banjir dan masa depannya Jakarta tidak tenggelam,” kata Bambang.

Jika pembangunan tanggul laut hanya berbentuk tembok, pemerintah tidak memerlukan peran swasta dalam hal pendanaannya. Sedangkan jika pembangunannya dengan modifikasi berbentuk seperti pulau reklamasi, maka perlu bantuan pendanaan dari pihak swasta.

“Membangun tanggul laut sangat mahal. Maka dipikirkan upaya bagaimana agar pembiayaan tidak 100 persen ditanggung pemerintah, tapi juga melibatkan pihak swasta,” kata Bambang.

Proyek NCICD dibangun dalam tiga tahapan. Tahap pertama atau tahap A berupa penguatan sistem tanggul laut dan sungai yang telah ada dan ditargetkan selesai pada 2017.

Sementara itu tahap B akan dimulai pada periode 2018-2025 berupa konstruksi tanggul laut lepas di pantai bagian barat Teluk Jakarta. Sedangkan tahap C akan ditandai dengan pembangunan tanggul laut lepas pantai di Timur Teluk Jakarta.

Di dalam tahap B dan C juga akan terdapat reklamasi dan pembangunan 17 pulau.

“Intinya, Presiden menugaskan Bappenas untuk membuat kajian, yang intinya mengupdate usulan asli NCICD yang disiapkan oleh Belanda,” kata Bambang.

Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
Telah di muat di Kompas.com Klik di sini