Program NCICD Tanggul Pantai Tahap A Akan Selesai Tahun 2024

“Jakarta saat ini memang dalam kondisi terancam penurunan tanah, hal ini menyebabkan banjir tidak hanya dari darat tapi juga sungai dan laut atau rob,” demikian dikatakan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kemente

rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Achmad Gani Gazaly kepada media KBS di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemantauan dari tim Kementerian PUPR, kondisi tersebut berlanjut dengan kecepatan 10-20 cm per tahun. Karenanya untuk mengantisipas

i hal tersebut, bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak Belanda dan juga Korea, PUPR memiliki program NCICD yakni National Capital Integrated  Coastal Development atau bisa disebut dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).

“Saat ini terkait program NCICD yaitu tahap A membangun coastal dike atau tanggul pantai, jadi kurang lebih dari seluruh panjang pantai dengan sungai itu ada 120 km, tapi yang saat ini sedang kita dorong untuk terbangun hingga tahun 2024 terkait dengan yang kritis sepanjang 45-47 km, kita dibantu oleh bantuan Pemerintah Belanda dan Korea.” Lanjut Gani.

Terkait tahap A ini, pihak Belanda berupaya mempercepat pembangunan coastal dike  terlaksana di tahun 2024. Sementara Korea untuk tahap B dan C dimana lebih berkonsentrasi pada desain tanggul laut. Menurut Gani, hingga kini kondisi penurunan tanah terjadi di DKI Jakarta, sebagian Bekasi dan Tangerang, sehingga bantuan dari pihak Belanda dan Korea terkait dengan pembangunan Giant Sea Wall ini masih kita butuhkan untuk tahap selanjutnya setelah tanggul pantai selesai di tahun 2024.

Lalu, apakah jika ibukota Negara pindah ke Kalimantan, program ini akan berhenti? Menjawab hal itu, Gani menjelaskan ke depan DKI Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis meski tak lagi menjadi ibukota Negara Indonesia. Kondisi tersebut membuat dukungan air bersih berkurang bahkan juga dukungan sosial. Sehingga program NCICD akan tetap berjalan.

Senada dengan pihak Belanda, Koos Wieriks mengatakan bahwa Jakarta terancam tenggelam disebabkan berbagai hal, misalnya saja sistem penyediaan air di Jakarta yang belum baik, penurunan tanah, sanitasi yang tidak memadai atau pertumbuhan industri.

“Selain Jakarta, ada kota lain yang mengalami hal serupa, contohnya Venice, Tokyo dan mereka sudah berjalan untuk mengatasinya,”

Sebagai bentuk rekomendasi, Koos mengatakan bahwa ketersediaan air  di jakarta harus dikelola dengan baik, semua regulasi untuk membangun tanggul pantai ini diperlukan kerja sama yang baik antara Kementerian PUPR dan juga Pemprov DKI, karena Belanda dan Korea ingin membantu Indonesia dalam menyiapkan keputusan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan air di Jakarta.

Melalui kegiatan capacity building, bertukar pikiran, memberikan saran dalam managemen proyek pendanaan dan sharing pengalaman  bersama dengan pihak Korea yang melaksanakan desain teknik, sementara pihak Belanda menyokong dalam bidang pendanaan dan pembelian. Ke depan, jika ini bisa dilakukan dengan tanggul laut nantinya bisa menghindari bencana sebagai mitigasi bencana dan juga keberlangsungan kota Jakarta.